Speak

Menolak Pengembalian Subsidi BBM

migas1221 menolak pengembalian subsidi bbm Menolak Pengembalian Subsidi BBM migas1221

“Ini sungguh bentuk ketidakkonsistenan pemerintah dan bentuk pembohongan publik. Kami sungguh sangat kecewa!”

(http://bem-indonesia.com/lagi-lagi-pihak-istana-jokowi-berbohong)

Paragraf diatas merupakan sebagian curahan hati yang di sampaikan oleh Aliansi BEM SI dalam situs nya terkait kekecewaan terhadap Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Sebentar, mengapa kekecewaan ini terjadi?

Luhut Binsar Pandjaitant (Kepala Staff Kepresidenan), pada 21 Mei 2015 lalu mengatakan bahwa Presiden Jokowi akan menerima mahasiswa dalam rangka pernyataan sikap Presiden Jokowi terhadap tuntutan mahasiswa pada hari senin, 25 Mei 2015 mendatang.

Namun pada Sabtu malam, 23 Mei 2015 tepat pukul 22.47, Staff Kepresidenan menghubungi Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia terkait pembatalan yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak bisa menemui BEM SI hari senin mendatang.

“Those people just full of shit!”

Mungkin kira-kira seperti inilah hal yang ingin diteriakkan para mahasiswa karena di’harkosin’ oleh jokowi dkk.

Siapa coba yang tidak merasa sakit hati ketika diberi janji palsu?

Namun, bukan fenomena ‘harkos’ diatas yang kami ingin bahas dalam artikel ini. Tujuan mahasiswa menemui Jokowi-lah yang ingin kami kritisi.

Masih di tulisan yang sama, Aliansi BEM SI menyebutkan dalam salah satu paragrafnya mengenai tujuan pertemuan mahasiswa dengan sang Presiden. Berikut paragraf yang ditulis :

“Kami mahasiswa Indonesia ingin menarik bapak Presiden Jokowi ke ruang publik pada aksi 21 mei 2015 bukan untuk minta makan siang, foto-foto atau yang lainnya, akan tetapi ada hal substansial yang kami tuntut yaitu terkait sikap Presiden terhadap kedua tuntutan kami yaitu pemerintah harus segera mencabut kebijakan harga BBM dari mekanisme pasar bebas dan kembalikan subsidi BBM serta mengambil alih 100 % kekayaan dan aset blok mahakam dan Freeport. Apakah Presiden berani mengambil kebijakan yang sesuai keinginan masyarakat atau tidak?”

 (http://bem-indonesia.com/lagi-lagi-pihak-istana-jokowi-berbohong, diakses Minggu 24 Mei 2015)

“Mencabut kebijakan harga BBM dari mekanisme pasar bebas dan kembalikan subsidi BBM.” 

Sesuai dengan judul artikel, pernyataan diatas jelas berkebalikan. Karena memang, lewat kajian yang telah kami lakukan, kami menilai bahwa mencabut kebijakan harga BBM dari mekanisme pasar bebas serta mengembalikan subsidi BBM, adalah tuntutan yang tidak tepat.

Aliansi BEM SI terlalu naif. Mereka yang dengan lantang meneriakkan “Hidup Mahasiswa, Hidup Rakyat Indonesia!”, mereka pula-lah yang senyatanya (lewat tuntutan tersebut) menyulitkan rakyat Indonesia.

Bagaimana bisa?

Kami menyadari bahwa, tingginya harga BBM memang menimbulkan berbagai sifat kontra yang timbul dari masyarakat. Harga bahan pokok yang tinggi, peningkatan tarif transportasi umum, biaya hidup yang semakin membengkak, merupakan contoh dari segelintir dampak yang ditimbulkan dari naik/tingginya harga BBM.

Adapun contoh lain yang lebih khusus. Tingginya/naiknya harga BBM dapat menimbulkan menurunnya IHSG dan melemahnya Pasar Modal Indonesia. Menurunnya efisieni produksi karena biaya yang harus dikeluarkan menjadi lebih besar, menurunnya potensi perusahaan jasa angkut dan pengiriman, serta akan menimbulkan efek domino yang menimbulkan inflasi.

Ya. Karena BBM meningkat, maka harga barang-barang pun akan meningkat. Masyarakat akan membutuhkan lebih banyak uang untuk membeli segala kebutuhan, rupiah beredar semakin banyak, berujunglah lagi-lagi pada inflasi dan menurunnya nilai tukar rupiah terhadap kurs asing.

Kami tahu akan hal itu.

Namun tahukah Anda wahai Aliansi BEM SI?

Tabel Belanja Subsidi 2005 – 2014 (dalam triliun Rupiah)

Tabel_Subsidi_2005-2014 menolak pengembalian subsidi bbm Menolak Pengembalian Subsidi BBM tabel subsidi 2005 2014

(Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2005-2012 (Audited))

LKPP 2013 (Unaudited), dan APBN-P 2014

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa subsidi energi sangat mendominasi. Subsidi BBM dan LPG 3 kg mencapai Rp1.343,6 triliun, atau 56,37% dari total belanja negara. Sedangkan subsidi listrik mencapai Rp652,1 triliun, atau 27,35% dari total belanja negara. Karena besarnya subsidi listrik tidak terlepas dari penggunaan BBM, maka total keduanya mencapai Rp1.995,8 triliun, atau setara 83,72% dari seluruh anggaran subsidi.

Angka yang sungguh mencengangkan.

Jika menengok data lain pada tabel, subsidi pangan untuk masyarakat miskin hanya sebesar Rp132,6 triliun, atau 5,56% dari belanja negara. Sedangkan subsidi pupuk dan benih untuk petani sebesar Rp140,3 triliun, atau 5,89% dari belanja negara. Lalu Rp115,1 triliun lainnya, atau 4,83% dari belanja negara dialokasikan untuk subsidi pajak, subsidi bunga kredit program, subsidi public service obligation (PSO), dan lain-lain.

Selisih yang sangat besar menimbulkan tanda tanya yang besar pula dalam benak kami. Apakah sektor subsidi lain tidak penting?

Belum berhenti sampai disitu. Kami kembali menanyakan, jika memang subsidi BBM-lah yang terpenting, benarkah target dari subsidi BBM ini telah merangkul seluruh maysarakat kecil?

Fakta menunjukkan bahwa subsidi ini malah digunakan oleh lebih dari 70% masyarakat mampu (http://esdm.go.id/berita/40-migas/5062-subsidi-bbm-jadi-beban-masyarakat.html). Merekalah masyarakat yang secara tingkat pendapatan ekonomi sanggup untuk membeli barang pada harga pasar.

Selain itu, merujuk pada kajian sebuah lembaga penelitian Universitas Indonesia mencatat kelompok yang tidak masuk kategori miskin (kelompok mampu) mengonsumsi BBM jenis premium 8,2 kali lebih banyak dibandingkan kelompok miskin. Sedangkan untuk BBM jenis solar, kelompok yang tidak termasuk kategori miskin (kelompok mampu) mengonsumsi 99,4 kali lebih banyak daripada kelompok miskin.

Ini jelas menjawab pertanyaan sebelumnya. Karena selain subsidi BBM menempati peringkat pertama terbanyak, konsumsi dari subsidi yang diberikan pun malah didominasi kalangan mampu.

Seperti inikah seharusnya? Inilah poin pertama.

Usaha mengembalikan subsidi kami sebut-sebut sebagai usaha “memeratakan kekayaan”. Disatu sisi memang jelas meringankan daya beli masyarakat, disisi lain menguras habis-habisan anggaran negara.

Selanjutnya, tahukah Anda wahai Aliansi BEM SI bahwa pada tahun 2004 Indonesia akhirnya menjadi negara net oil importer? Karena pada tahun itulah pertama kalinya produksi minyak dalam negeri tidak cukup menampung konsumsi nasional.

Pada 2014 grafik produksi minyak di Indonesia bahkan sudah menunjukan angka minus. Hal ini berarti Indonesia benar-benar sudah tak mampu memproduksi migas dan hanya mengandalkan impor saja.

Grafik Produksi Minyak Indonesia

grafik minyak sabrut menolak pengembalian subsidi bbm Menolak Pengembalian Subsidi BBM grafik minyak sabrut

Seperti yang bisa dilihat pada grafik, dalam beberapa tahun terakhir, dari tahun 2007 s. d. 2012, produksi minyak mentah Indonesia di kisaran 900 ribu BPD (BP, 2013). Penurunan ini merupakan suatu kenyataan yang harus dihadapi Indonesia bahwa minyak merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, semakin lama produksinya akan semakin menurun dan pada akhirnya suatu saat nanti akan habis.

Tidak hanya itu, dari total produksi minyak mentah yang dihasilkan, tidak keseluruhannya adalah milik Pemerintah. Pemerintah harus berbagi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) dengan pola bagi hasil 85% untuk pemerintah dan 15% untuk K3S.

Belum lagi, hasil produksi pun harus terlebih dahulu digunakan sebagai pengganti biaya eksplorasi yang dikeluarkan oleh K3S atau cost recovery. Dari sini bisa kita ambil kesimpulannya bahwa, yang menjadi hak Pemerintah atas produksi minyak mentah adalah di bawah angka produksi tersebut.

Dari situlah mengimpor dijadikan solusi yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri. Karena mengimpor berarti membeli minyak di pasar internasional, maka kita akan lompat ke data lainnya mengenai fluktuasi harga minyak dunia untuk mengetahui seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri.

minyak ESDM sabrut menolak pengembalian subsidi bbm Menolak Pengembalian Subsidi BBM minyak esdm sabrut

Seperti yang dapat dilihat pada grafik diatas, Pada akhir tahun 2008 – 2009, krisis keuangan global mengakibatkan harga minyak turun ke bawah USD100 per barel, bahkan sempat turun menembus angka USD50 per barel di akhir tahun 2008 dan awal tahun 2009.

Namun, perkembangan harga minyak dunia di tahun 2012  mengalami kenaikkan dan memuncak akibat konflik di Timur Tengah. Harga minyak mentah Indonesia pernah mencapai USD115 per barel.

Diakhir tahun 2014, harga minyak kembali mengalami penurunan di kisaran 50-60 USD per barel dikarenakan berhasilnya Amerika Serikat memproduksi Shale Oil (bahan bakar minyak yang diolah menggunakan metode fracking) secara besar-besaran, dan menjualnya dengan harga 2 kali lipat lebih murah ketimbang harga minyak dunia.

Melihat kenyataan harga minyak yang begitu fluktuatif dari tahun ke tahun, pengembalian subsidi serta mencabut kebijakan BBM dari pasar bebas menurut kami merupakan tuntutan yang tidak tepat. Hal tersebut dikarenakan jika suatu saat harga minyak dunia naik dan Indonesia diharuskan tetap impor, negara akan mengalami kerugian yang sangat besar karena semakin besar pula pengeluaran untuk menutup subsidi BBM. Inilah poin kedua.

Jika anda menanyakan bagaimana menanggulangi dampak inflasi yang terjadi akibat naiknya/tingginya harga minyak? Sungguh itu pertanyaan yang sulit.

Kami mengakui bahwa kenaikan BBM hampir selalu berujung kepada kenaikan komoditas lainnya, terutama bahan-bahan sembako yang memakai BBM dari proses produksi hingga distribusi.

Dari data analisis yang ditulis dalam blog Kastrat FEBUI Universitas Indonesia (baca : https://kastratfebui.wordpress.com/2014/10/11/menghapuskan-dilema-subsidi-bbm), faktanya, 60-70 persen pengeluaran untuk penduduk miskin dan hampir miskin dialokasikan untuk kebutuhan makanan, di mana 20-25 persennya dialokasikan untuk beras. Sementara di sisi lain, sebesar 25 persen kelompok rumah tangga dengan penghasilan per bulan terendah hanya menerima alokasi subsidi sebesar 15 persen, sedangkan 25 persen kelompok rumah tangga dengan penghasilan per bulan tertinggi menerima alokasi subsidi sebesar 77 persen (ESDM, 2010).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa “efek samping” pengurangan subsidi BBM berasal dari penurunan daya beli masyarakat miskin akibat kenaikan harga bahan makanan pokok, bukan dari semakin membengkaknya  pengeluaran mereka untuk mengonsumsi BBM.

Efek samping ini terjadi pada tahun 2005, di mana kenaikan harga BBM yang terjadi dua kali telah memacu inflasi tahunan hingga mencapai 17,11 persen. Akibatnya, 4,2 juta orang jatuh miskin sepanjang Februari 2005-Maret 2006. NAMUN menurut Bank Dunia, memburuknya kondisi kemiskinan kala itu lebih disebabkan oleh lonjakan harga beras (Making The New Indonesia Work For The Poor, 2006).

Hal yang sama juga terjadi pada 2013 lalu. Kenaikan harga BBM pada akhir Juni berdampak pada inflasi yang menembus angka 3,29 persen di Juli 2013. Akibatnya, 0,48 juta orang masuk ke jurang kemiskinan sepanjang Maret-September 2013.

Namun lagi-lagi tahukah Anda wahai Aliansi BEM SI?

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa, angka-angka tersebut sebenarnya dapat diantisipasi dengan kebijakan yang tepat untuk mengendalikan pasokan pangan. Hal ini mencakup kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan produksi, menjaga ketersediaan pasokan, stabilisasi harga dan kelancaran distribusi sehingga dapat menekan tingginya inflasi.

Stabilisasi harga juga perlu dilakukan pada tigkat produsen maupun konsumen. Hingga saat ini, terdapat tiga instrumen yang digunakan BULOG untuk mencapai tujuan tersebut, yakni pembelian gabah/beras dalam negeri, penyaluran beras bersubsidi untuk rakyat miskin (RASKIN), dan penyediaan cadangan beras pemerintah (CBP) untuk keperluan operasi pasar dan keperluan darurat lainnya.

Pembelian gabah/beras ditujukan untuk stabilisasi harga produsen sedangkan penyaluran beras bersubsidi dan penyediaan cadangan beras pemerintah ditujukan untuk stabilisasi harga di tingkat konsumen.

Sementara untuk beberapa komoditas lainnya, kebijakan stabilisasi harga tingkat produsen ditempuh Kementerian Pertanian sebagai lembaga teknis dan beberapa Pemda dengan mengalokasikan sejumlah anggaran untuk melakukan pembelian di tingkat petani untuk melindungi produsen saat harga jatuh pada saat panen, yaitu untuk komoditas daging ayam dan bawang merah di sentra produksi. Kebijakan tersebut dikenal dengan istilah Harga Minimum Kabupaten (HMK).

Di tingkat konsumen, kebijakan stabilisasi dapat ditempuh melalui intervensi langsung dengan operasi pasar maupun intervensi tidak langsung melalui buka/tutup keran impor (Bank Indonesia, 2013).

Dari sini dapat disimpulkan, apabila kebijakan ini dapat dieksekusi secara tepat, seharusnya pengurangan subsidi BBM tidak lagi menjadi keputusan dilematis bagi pemerintahan di masa mendatang.

Fakta lain, pemerintah telah beberapa kali menaikkan harga BBM bersubsidi yaitu pada tahun 2005, 2008, dan 2013. Hasilnya ada lonjakan inflasi 3-4 bulan pascakenaikan harga, namun bersifat temporer dan kemudian kembali ke titik keseimbangannya. Pengelolaan resiko inflasi sendiri kian baik dimana inflasi sebagai akibat dari kenaikan harga BBM bersubsidi pada tahun 2005 sebesar 17%, tahun 2008 sebesar 11%, dan tahun 2013 sebesar 8,3%.

Tentu ini semua dapat tercapai dengan adanya koordinasi fiskal-moneter dan pusat-daerah yang kuat. Dengan track record yang ada, pemerintah sudah siap mengatasi gejolak inflasi yang muncul.

Dari uraian diatas kami berpandangan, bahwa inflasi sebenarnya hanyalah dampak jangka pendek dan telah ditemukan penyelesaian-penyelesaiannya. Tinggal bagaimana realisasi yang dilakukan. Inilah Poin ketiga.

Selanjutnya Eksternalitas. Apa itu Eksternalitas?

Eksternalitas adalah berbagai kegiatan produksi atau konsumsi yang efeknya juga dirasakan oleh pihak lain yang tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Eksternalitas bersifat positif ketika pihak lain mendapatkan manfaatnya dan sebaliknya, bersifat negatif ketika pihak lain malah dirugikan atau terbebani dari adanya kegiatan produksi atau konsumsi tersebut.

Dalam teori ini BBM merupakan barang dengan eksternalitas negatif. Dengan dikonsumsinya BBM, maka akan menyebabkan berkurangnya minyak bumi di dunia, polusi asap kendaraan bermotor, kemacetan, pemanasan global, dll.

Sudah seharusnya barang-barang yang memiliki eksternalitas negatif dikurangi atau bahkan dimusnahkan. Namun tidak mungkin memusnahkan penggunaan BBM, hanya bisa mengurangi pemakaiannya. Jika dikaji melalui hukum permintaan, seharusnya kenaikan harga BBM sebagai akibat dari penghapusan subsidi akan menurunkan jumlah permintaan terhadap BBM, ceteris paribus.

Seperti yang telah dijelaskan pada poin ketiga, kenyataan berbicara lain. Jumlah penurunan permintaan BBM bersubsidi cenderung lebih kecil daripada jumlah kenaikan harganya atau istilah ekonominya bersifat inelastis. Hal ini disebabkan dalam jangka pendek, BBM bersifat inelastis karena itu merupakan kebutuhan sehari-hari yang tidak mungkin dapat langsung dilepaskan dari aktivitas ekonomi masyarakat.

Penggunaan kendaraan mungkin akan berkurang, tetapi jenis kendaraan yang digunakan belum akan berubah. Dalam jangka panjang, masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kendaraan yang lebih hemat energi sehingga efek kenaikan harga BBM bersubsidi akan berpengaruh lebih besar terhadap jumlah permintaan itu sendiri. Kesimpulannya, kenaikan harga BBM bersubsidi tidak serta-merta mematikan aktivitas perekonomian. Inilah poin ke empat.

Dari segi makroekonomi, seperti yang dilansir lewat http://bisnis.tempo.co/ (klik : Menteri Chatib Tak Rela Subsidi BBM untuk Si Kaya, diakses Selasa 26 Mei 2015), menurut Menteri Keuangan Chatib Basri, dengan naiknya harga BBM bersubsidi sebesar Rp 2.000 per liter, dengan kata lain berarti juga menghapus subsidi, penghematannya bisa mencapai Rp 96 triliun di tahun ini. Jika subsidi dicabut, defisit APBN 2015 bisa di bawah 1,5 persen dari produk domestik bruto (PDB). “PDB Indonesia saat ini sekitar Rp 10 ribu triliun, jadi bisa turun hampir 1 persen. Defisitnya tadinya 2,32 persen, bisa turun jadi 1,4 persen,” ujarnya.

Tak hanya itu, menurutnya pengurangan subsidi BBM juga dilakukuan dalam rangka menyesuaikan dengan harga minyak dunia yang tren perubahan harganya makin naik. Jika terus dibiarkan maka subsidi BBM yang harus ditanggung pemerintah menjadi lebih besar dengan pemakaian yang sama (poin kedua).

Dari situ dapat kita lihat, anggaran hampir 100 triliun yang didapat dari pemangkasan subsidi BBM dapat disalurkan ke sektor-sektor lain yang lebih vital. Seperti, masalah-masalah utama masyarakat kelas bawah (kesehatan, pendidikan, dan pangan). Oleh karena itu, sektor-sektor itulah yang sebenarnya perlu disubsidi pemerintah.

Pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, irigasi, transportasi umum, maupun pembangkit listrik juga dapat lebih digiatkan dengan tambahan alokasi hasil penghematan subsidi BBM. Intinya triliunan penghematan anggaran subsidi BBM dapat dialihkan ke berbagai sektor vital yang selama ini sebenarnya menjadi masalah utama masyarakat namun terkendala dengan anggaran yang kurang mencukupi.

Ibaratnya, jika ada seorang yang berpenghasilan rendah dan dia perokok (misalkan, 1 bungkus 1 hari) lalu tiba-tiba harga rokoknya naik Rp.2000, sedangkan secara kebetulan anak dari seorang perokok tersebut sakit keras, apa yang harus dilakukan perokok tersebut untuk mengobati anaknya?

Yap, menambah penghasilan. ATAU, bisa juga dengan mengurangi konsumsi rokok.

Kurang lebih kondisinya sama seperti BBM. Harga minyak di dunia itu naik terus sedangkan pemasukan negara segitu-gitu aja. Padahal masih banyak warga Indonesia yang putus sekolah, yang tak bisa berobat, atau yang kelaparan. Nah uang pengurangan subsidi BBM itulah yang dialihkan pemerintah kepada yang lebih membutuhkan. Inilah poin kelima.

Subsidi BBM merupakan anggaran yang tak sedikit, begitulah kami pikir. Anggaran subsidinya juga tak tepat sasaran sehingga berubah menjadi sebuah kesia-siaan. (Poin Satu)

Kami sadar, saat ini Indonesia tak lagi mampu memproduksi cukup minyak, sehingga harus impor. Harga minyak yang fluktuatif malah akan menguras anggaran milik negara bila hadirnya pengembalian subsidi. (Poin Dua)

Lagi lagi. Kami menolak pengembalian subsidi BBM. Meskipun menyebabkan harganya naik, konsumsi masyarakat akan BBM bersubsidi yang bersifat inelastis tersebut tidak serta-merta berkurang drastis. Aktivitas ekonomi akan tetap berjalan karena BBM tetap akan digunakan sehari-hari. Pemerintah pun sudah siap dengan segala instrumen dan pelajaran berharga mengatasi dampak inflasi dari beberapa kali menaikkan harga BBM bersubsidi. (Poin Tiga)

Disisi lain kami menyadari, barang yang memiliki sifat eksternalitas negatif (subsidi) itu pun harus dikurangi pemakaiannya. (Poin Empat)

Akhirnya, kami percaya bahwa kenaikan/meningginya harga BBM bersubsidi merupakan langkah yang tepat terkait penyesuaiannya dengan harga minyak dunia. Hasil penghematan subsidi BBM tersebut kemudian dapat disalurkan ke sektor lain yang lebih urgent untuk ditata dan dikelola lebih baik lagi. (Poin Lima)

Dengan begini, kalimat yang dilontarkan para Aliansi BEM SI yang berbunyi, “Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia!”, kali ini patut dipertanyakan. Apakah pada waktu itu ungkapan ini tepat dilontarkan setelah membaca uraian diatas? Ataukah malah sama seperti yang di katakan Luhut Binsar Pandjaitant?

Karena kami menilai, Aliansi BEM Seluruh Indonesia menuntut dengan kajian yang kurang mendalam, mereka menuntut kebijakan yang menurut Kami memiliki kemungkinan lebih besar untuk… Memberatkan rakyat.

Bagaimana tidak? Dengan dikembalikannya subsidi, itu berarti membebani negara untuk memberikan subsidi di bidang lain yang lebih vital yang Kami yakini, justru lebih dibutuhkan rakyat.

Subsidi merupakan kenikmatan sesaat.

Dengan adanya subsidi, maka juga akan menambah penggunaan BBM secara signifikan atau dengan kata lain pemborosan.

Tidak perlu jauh-jauh, dari segi keramahan lingkungan, pun BBM malah nantinya menimbulkan banyak kerugian jangka panjang.

Hahhh.. Akhirnya. Dengan mengetahui hal ini, kami hanya bisa berandai-andai jikalau keduanya (pemerintah dan mahasiswa), saling lah bekerja sama untuk memecahkan masalah ini. Tidak harus melulu bersebrangan, bahkan mengajak yang lain untuk ikut menjadi oposisi. Ini negeri demokrasi bukan?

Seandainya saja pemerintah dan mahasiswa mampu dengan kompak bekerja sama memikirkan bahkan memproduksi energi alternatif, terbarukan, dan ramah lingkungan sebagai jalan keluar.

Ya, persis seperti yang dilakukan negara-negara maju.

Mahasiswa berinovasi, pemerintah memfasilitasi. Pengen-nya sih begitu.

Daripada melulu menagih, “Jikalau BBM tetap naik, kapan sarana transportasi diperbaiki kualitasnya dan diperluas? Kapan macet dapat dituntaskan? Kapan dan kapan dan kapan..”

Ya ya ya, lagi-lagi belum menemukan titik temunya.

Inilah dia, inilah dia. Kesalahan dan kelemahan kami, orang Indonesia, dalam berdemokrasi. Kesalahan yang sulit mewujudkan apa arti sebenarnya dari demokrasi. Akankah berakhir? Entahlah.

Namun satu hal yang kami tahu, demokrasi takkan pernah sukses apabila mereka yang saling beropini tak memikirkannya secara matang.

“The real safeguard of democracy, therefore, is erudition.” –Franklin D. Roosevelt

Ditulis Oleh : Revoluside

NB : Artikel ini dibuat bukan untuk menjelek-jelekan, tetapi artikel ini dibuat untuk perbaikan yang lebih sempurna. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan.

Pujian meng-hanyutkan, kritik membangunkan.

—-Baca juga :

——-Underground Economy : Dilema Prostitusi di Indonesia

——-Siapa Yang Harus Disalahkan? Ahok? KPI? KompasTV? Atau TAHI?

Sumber : (Hapus tanda ‘$’)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2005-2012 (Audited), LKPP 2013 (Unaudited), dan APBN-P 2014

Mankiw, N. Gregory, 2012, Macroeconomics: Eighth Edition, New York: Worth Publisher

Pindyck, Robert S., dan Rubinfeld, Daniel L., 2013, Microeconomics: Eighth Edition, New Jersey: Pearson Education

Stiglitz, Joseph E., 1999, Economics of the Public Sector: Third Edition, London: Norton

http://www.bi.go.id/id/moneter/koordinasi-pengendalian-inflasi/highlight-news/Documents/Buku%20Laporan%20TPI-2013.pdf

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/06/18/0746006/Hitunghitungan.Subsidi.BBM

http://oilprice.com/Energy/Gas-Prices/Why-Fuel-Subsidies-are-Bad-for-Everyone.html

http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2013/02/10/anggaran-subsidi-energi-indonesia-532932.html

http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Pembatasan%20Subsidi%20Bahan%20Bakar%20Fosil%20dan%20Efisiensi%20Energi.pdf

http://m.kompasiana.com/post/read/491270/2/pengurangan-subsidi-bbm-kebijakan-yang-mengawali-sebuah-kebijaksanaan.html

http://www.jaringnews.com/ekonomi/umum/12894/soal-subsidi-bbm-indonesia-kalah-cerdas-dibanding-brasil-dan-india

http://bisnis.liputan6.com/read/2089030/subsidi-bbm-lebih-tepat-untuk-pengembangan-infrastruktur

http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Potret%20Kinerja%20Migas%20Indonesia.pdf

http://kastratfebui.wordpress.com

http://esdm.go.id/berita/40-migas/5062-subsidi-bbm-jadi-beban-masyarakat.html

http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2015/01/08/amerika-terkaya-berkat-shale-oil-715451.html

http://bem-indonesia.com/lagi-lagi-pihak-istana-jokowi-berbohong

About the author

Rizky Zulkarnaen

Speaker, Writer, Engineer

1 Comment

Leave a Comment